JAKARTA, TAGAR-NEWS.com – Rapat Pemaparan Permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, dilaksanakan di Gedung Kejakaan Agung, Selasa 14 Juni 2022.
Kepala Pusat Penerangan hukum (kapuspenku) kejagung Dr Ketut Sumedana menerangkan bahwa materi yang dijadikan pembahasan dalam rapat tesebut adalah permohonan pengamanan pembangunan strategis pengadaan 2 (dua) unit kapal pengawas kelas II (panjang 50 meter) dengan sumber pembiayaan APBN TA 2022 s/d 2023.
“Sedangkan untuk pelaksana pekerjaan adalah PT Palindo Marine dengan nilai kontrak Rp246.915.600.000. Jangka waktu pekerjaan ini adalah 01 April 2022 s/d 22 November 2023 dengan lokasi pekerjaan di Batam Provinsi Kepulauan Riau,” terangnya.
Ketut Sumedana menjelaskan Latar belakang pengadaan 2 (dua) unit kapal pengawas kelas II tersebut adalah dalam rangka menjaga ekologi dan peningkatan ekonomi melalui kebijakan penangkapan terukur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana pengawasan berupa kapal, strategi operasi menggunakan Integrated Surveillance System (ISS) dan intercept oleh kapal pengawas, dan pola operasi menggunakan pola operasi penyekatan,” ungkapnya
Ketut Sumedana menambahkan Tujuan dari Rapat Pemaparan Permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) agar dapat dilakukan Pengamanan Pembangunan Strategis oleh Tim Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis dalam rangka penyelesaian potensi AGHT dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Editor: Helmi
