JAKARTA, TAGAR-NEWS.com – Kejaksaan Agung kembali menyampaikan perkembangan terbaru terkait dengan penanganan kasus dugaan korupsi BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2022.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Dr. Ketut Sumedana didampingi Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kuntadi dalam konferensi pers Senin 16 Oktober 2023 kemarin di Press Room Kejaksaan Agung.
Kapuspenkum Dr. Ketut Sumedana menjelaskan dalam kasus ini sudah ada 14 orang yang ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa oleh Tim Penyidik pada JAMPIDSUS. Dimana para Tersangka tersebut sudah ada yang menjadi Terdakwa, baru melaksanakan Tahap II, dan sedang menjalani tahap Penyelidikan Khusus.
“Sudah ada 14 ditetapkan sebagai tersangka ada juga yang sudah berstatus terdakwa kemudian baru dilakukan tahap II dan proses penyelidikan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kuntadi menambahkan para Tersangka yang sedang menjalani persidangan (Terdakwa) ada sebanyak 6 orang yaitu diantaranya Terdakwa atas nama Anang Achmad Latif, Yohan Suryanto, Galumbang Menak Simanjuntak, Mukti Ali, Irwan Hermawan, Johnny G Plate. Sedangkan untuk tersangka dalam Tahap II yaitu diantaranya Tersangka atas nama WP, dan YUS. Untuk para tersangka yang masih dalam tahap Penyidikan Khusus yaitu diantaranya Tersangka atas nama JS, EH, MFM, WNW, NPWH alias EH, SR.
Dirdik juga menyampaikan bahwa perkara atas nama Tersangka NPWH alias EH dan Tersangka SR adalah perkara yang berbeda dengan perkara induk/pokok.
Adapun perkara induk tersebut ialah perkara tentang proyek tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS, sedangkan perkara atas nama Tersangka NPWH alias EH dan Tersangka SR merupakan perkara tentang upaya-upaya lain di luar perbuatan tersebut.
“Setelah mencermati perkembangan hasil penyidikan di persidangan dan pencarian alat bukti lain sudah ditemukan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penangkapan terhadap Tersangka SR dan penggeledahan di kediaman yang bersangkutan,” ucap Dirdik Kuntadi Senin 16 Oktober 2023
Disisi lain Kapuspenkum Dr. Ketut Sumedana menambahkan terkait dengan status Tersangka SR hingga saat ini status yang bersangkutan merupakan pihak dari swasta murni. Terkait status lainnya yang masih dipertanyakan, dan Tim Penyidik juga masih melakukan pendalaman terhadap hal tersebut.
“Mengenai pasal-pasal yang disangkakan terhadap Tersangka NPWH alias EH, pasal gratifikasi dan pasal penyuapan digunakan karena status yang bersangkutan merupakan seorang penyelenggara negara yang menjabat sebagai komisaris di salah satu perusahaan BUMN,” katanya
Tim Penyidik akan terus mendalami terkait aliran dana sebesar Rp15 miliar yang terlibat dengan Tersangka NPWH alias EH. Direktur Penyidikan menambahkan bahwa perkara korupsi ini berbeda dengan perkara yang lain karena terkait dengan penyerahan sejumlah uang, sehingga alat bukti yang diperlukan harus tepat dan lengkap.
“Karena peristiwa penyerahannya sudah lewat, merupakan sebuah tantangan bagi Tim Penyidik untuk merekonstruksi ulang proses-proses yang terpisah. Alat bukti saksi saja tidak cukup, kami masih memerlukan bukti lain untuk dilakukan pendalaman,” ujar Dirdik Kuntadi melanjutkan
Terakhir, terkait isu yang beredar mengenai pihak Kejaksaan yang menerima aliran dana dari Tersangka NPWH alias EH, Direktur Penyidikan menyatakan agar
“Jangan Percaya Terhadap Pihak-Pihak yang Mengaku Bisa Mengurus Perkara di Kejaksaan,” tegasnya.*
