Oleh : Ali Imran Aduka*1
BOLMONG, TAGAR-NEWS.COM – Berangkat dari pemikiran sederhana, penulis mencoba mendedikasikan sebuah tulisan seputar ‘Kekisruhan Partai Golkar Bolaang Mongondow’ 2021. Penulis menyadari, bahwa tulisan ini banyak kekurangan didalamnya dan tidak sebaik para penulis yang sudah piawai.
Tentu, sebagai anak muda yang waras, ya, tentu sadar akan dinamika organisasi. Saya pun memutuskan untuk mengkritik lewat tulisan ini.
Kritikan ini pun, jangan digeneralisir sebagai bentuk kebencian atau ketidaksukaan terhadap seseorang. Tetapi baiknya dipahami dalam rangka membangkitkan kegairahan bersama, untuk membangun Partai Golkar (PG).
Ihwal, carut marut PG Bolmong yang dialami kini, tak pelak telah membuat konsolidasi organisasi/partai jadi tersendat-sendat. Dan, hal itu jelas merupakan akibat dari kekisruhan internal Partai Golkar Bolmong yang tak kunjung redah, malah menjadi semakin menggila.
Tak tanggung – tanggung Plt Ketua DPD Partai Golkar Bolmong Ruby Rumpesak, telah mempolisikan sekertarisnya sendiri ke Mapolda Sulut. Hmmmp……., kayaknya Plt Ruby Rumpesak sudah kehilangan akal sehatnya.
Bagaimana menghadapi dan mengupayakan solusi atas kisruh partai saat dalam kepemimpinannya.
Sikap ‘cemen’ seorang politisi yang juga Plt Ketua Ruby Rumpesak memberi isyarat, bahwa dirinya gagal memimpin Golkar Bolmong. Miris, bahwa seorang pemimpin organisasi partai politik bisa putus asa dan mengadukan ‘Pasukan nya Sendiri’ keranah hukum. Padahal, masalah yang terjadi hanyalah urusan sepele dan sangat lemah aduan tersebut, karena yang dituduhkan itu tidak dilakukan oleh seorang Fadli Simbuang.
Singkatnya, laporan tersebut berbau fitnah, serta lebih cenderung ingin menciderai harkat martabat seseorang. Yang menjadi subtansi dari polemik ini adalah siapa sebenarnya yang mendalangi kekisruhan di internal Partai Golkar Bolmong ? Apa hal itu terjadi secara alamiah ataukah didesain?
Menurut hemat saya, kekisruan itu terjadi sengaja didesain dan dugaan saya dalangnya adalah DPD I Sulut. Mengapa? Karena “ libido” politik tersumbat di DPP Golkar dan soal gengsi yang tidak seharusnya dalam berorganisasi.
Polemik Golkar Bolmong sengaja diciptakan oleh DPD I Sulut, agar proses PAW Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolmong, menjadi terkatung – katung.
Nah, momentum penundaan itu akan digunakan untuk melakukan manuver ke DPP Golkar, yaitu dalam rangka melobi, dan siapa tahu SK penunjukan kepada saudara Sulhan Manggabarani, sebagai Wakil Ketua DPRD Bolmong bisa diganti oleh Saudara I Ketut Sukadi.
Tentu, polemik ini sengaja dipelihara oleh DPD I Sulut. Ungkapan saya ini, tentu punya alasan dan dasar yang kuat yaitu:
- Sudah memasuki bulan Kedua SK DPP Golkar ternyata tidak Pernah digubris oleh DPD I Sulut. Padahal SK tersebut, seharusnya sudah ditindak lanjuti. Saya kira ini adalah sebuah bentuk pembangkangan terhadap Partai Golkar/DPP Golkar.
- Untuk memperuncing kekisruan yang ada di DPD II PG Bolmong, DPD I membuat keputusan yang bertentangan dengan AD – ART dan PO, dengan menonaktifkan saudara Fadli Simbuang sebagai Sekertaris Golkar Bolmong melalui media online. Dan sampai saat ini pun, saudara Fadli tidak pernah mengantongi SK pemberhentiannya.
- Sengaja DPD I mengumumkan penunjukan Plt Sekertaris lewat media online, tanpa memberi SK Plt Sekertaris DPD II Bolmong, agar perseteruan sesame kader akan menjadi makin tajam.
- Janji Ketua DPD I Partai Golkar Sulut Christiany Eugenia Paruntu ( CEP ), melalui konfrensi pers yang disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi sudara Yoyo Lamaluta, bahwa polemik DPD II Bolmong akan segera diselesaikan. Ternyata tidak terbukti alias “bohong ”. Bahkan, urusan menjadi lebih runyam dan tambah parah, karena urusan internal Partai Golkar kini berujung diadukan kepolisi.
Saya pun berkesimpulan, bahwa tidak ada niatan baik dari DPD I PG Sulut untuk menyelesaikan Prahara ini. Justru ada kecendrungan DPD I PG Sulut menambah kegaduhan dalam kekisruan yang muncul, padahal kami (DPD II Bolmong), telah melayangkan surat, pada tanggal 31 Juli 2021, ke DPD I Partai Golkar Sulut, agar meninjau kembali SK Plt Ketua DPD II PG Bolmong, serta menolak penonaktifan saudara Fadli Simbuang, yaitu karena bertentangan dengan AD-ART dan PO Partai Golkar.
Sampai saat ini juga, belum ada langkah organisatoris dari DPD I PG Sulut untuk menyelesaikan kekisruan yang terjadi. Ini sangat terlihat jelas, bahwa Ketua DPD I PG Sulut Ibu CEP diskiminatif terhadap kader Golkar Bolmong.
Ada hal mendasar yang patut diungkap atas perlakuan DPD I PG Sulut kepada tiga kader Golkar potensial dengan cara yang berbeda, yaitu saudara Sulhan Manggabarani dan Fadli Simbuang, seolah-olah mereka dihakimi tanpa sebab yang jelas.
Sementara disisilain, saudara I Ketut Sukadi yang merupakan anggota DPRD Bolmong, dari fraksi Golkar, diperlakukan secara khusus dan begitu istimewa oleh DPD I PG Sulut. Karena semua keinginan selalu dikabulkan oleh DPD I PG Sulut, meski keinginan tersebut karam di DPP Golkar. Ini ada apa? Bukankah semua kader harus diberi perlakuan yang sama. Jika ketetapan DPP Golkar itu sudah ditetapkan, maka ketetapan itu wajib untuk dijalankan dan bukan dilawan.
Dari sekian pertanyaan tersebut menimbulkan tanda tanya dikalangan internal partai, bahkan diekseternal, asemacam ada ketakutan dari DPD I PG Sulut untuk memproses SK DPP Golkar, karena nama dalam SK tersebut bukanlah I Ketut Sukadi, melainkan Sulhan Manggabarani.
Dalam pengamatan saya yang sehat ini, saya melihat semacam ada kefakiran sikap DPD I PG Sulut, yaitu diantara menjalankan perintah partai atau melakukanperlawanan secara diam-diam.
Bersambung…
