JAKARTA, TAGAR-NEWS.com – Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan pertemuan koordinasi bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Muhammad Ali.
Pertemuan yang digelar belum lama ini di lantai 7 Gedung Utama Kejaksaan Agung membahas penegakkan hukum di wilayah Laut.
Pertemuan koordinasi antara Kejaksaan RI dengan TNI AL ini juga dihadiri Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, Jaksa Agung Muda Pidana Militer Mayjen TNI Wahyoedho Indrajit, Plt. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asri Agung Putra dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana. Sedangkan jajaran dari TNI AL dihadiri oleh Asisten Personel KSAL Laksda TNI P. Rahmad Wahyudi, Asisten Operasi Laksda TNI Denih Hendrata dan Kepala Dinas Hukum TNI AL Laksma TNI Leonard Marpaung.
Dihadapan Jaksa Agung, KSAL menyampaikan bahwasannya luasteritorial laut wilayah Indonesia adalah 2/3 dari luas daratan Indonesia. Maka dari itu, kejahatan di laut dengan berbagai modus operandinya jauh lebih banyak dibandingkan di darat. Terkait hal tersebut, KSAL menginisiasi agar perlu dilakukan koordinasi antar penegak hukum.
“Indonesia memiliki kekayaan laut yang potensial, sehingga berpotensi dilirik oleh negara lain. Hal itu dapat berdampak pada kejahatan transnasional seperti pelanggaran wilayah teritorial, illegal fishing, illegal mining, trafficking, penyelundupan narkotika hingga terorisme. Mengingat ada 12 instansi penyidik yang berkepentingan di wilayah laut, semua penyidikan tindak pidana laut perlu dikoordinasikan antar pihak dengan baik,” ujar KSAL saat pertemuan belum lama ini.
Jaksa Agung menyambut baik kedatangan KSAL beserta jajaran TNI AL karena kunjungan tersebut tidak saja bermakna silaturahmi, tetapi juga mempererat kolaborasi penegakan hukum di wilayah laut.
Jaksa Agung juga menyampaikan didalam pertemuan itu bahwasannya keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL) berperan dalam koordinasi perkara-perkara koneksitas.
“Untuk itu, JAM PIDMIL dapat membantu penyidik TNI AL dalam rangka koordinasi dan sinergi penegakan hukum secara komprehensif,” kata Jaksa Agung.
Jaksa Agung juga menyampaikan terkait dengan perkembangan teknologi informasi dalam kejahatan lintas negara di wilayah laut. Dimana diperlukan juga adanya penguatan sarana/prasarana, koordinasi integral antar penyidik secara intensif dan efektif sehingga penegakan hukumnya tidak tumpang tindih.
“Saya berharap ke depannya perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan bersama untuk membangun mindset/presepsi yang sama antar penegak hukum. Pendidikan dan pelatihan tersebut merupakan bagian dari pertukaran informasi dan sharing knowledge,” ucap Jaksa Agung.*
